BSC5BSrlGSO8GUd8BSd5GUY5Gd==

DPRD Jawa Tengah Pelajari Strategi Kesiapsiagaan Bencana dan Perlindungan Kelompok Rentan di DIY

komisi e dprd jawa tengah kunjungi bpbd diy untuk pelajari kesiapsiagaan bencana
Komisi E DPRD Jawa Tengah mengunjungi BPBD DIY untuk mempelajari strategi kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana. (Dok. Ist)

JATENGTERKINI.ID — Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (12/11/2026), untuk mempelajari strategi kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan regulasi kebencanaan, sistem penanganan darurat, serta upaya melindungi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi bencana.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Messy Widyastuti dan diterima Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD DIY Robertus Ali Sadikin.

Dalam pertemuan itu, Messy menekankan pentingnya kebijakan yang menjamin keselamatan masyarakat berisiko tinggi, terutama ketika banjir dan tanah longsor terjadi.

Kelompok yang menjadi perhatian meliputi bayi, anak-anak, lanjut usia, orang sakit, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami ingin belajar, bagaimana DIY menyiapkan aturan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan seperti orang tua, anak-anak, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, saat bencana terjadi, mereka yang pertama terdampak dan paling sulit melakukan evakuasi mandiri," ujar Messy.

Perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian

Menurut Messy, kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan petugas dan peralatan penyelamatan.

Pemerintah juga perlu memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus mendapatkan prioritas dalam proses evakuasi.

Karena itu, ia menilai sistem peringatan dini dan jalur evakuasi harus mudah diakses serta dipahami masyarakat.

Sejumlah wilayah di DIY yang menjadi perhatian terkait potensi banjir dan tanah longsor antara lain Imogiri, Srandakan, dan Gedangsari.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi E DPRD Jawa Tengah ingin memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan langkah penanganan yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memperkuat perlindungan masyarakat di daerah.

BPBD DIY paparkan prediksi musim hujan 2026/2027

Dalam kesempatan tersebut, Robertus Ali Sadikin menjelaskan bahwa DIY tengah memasuki masa peralihan musim.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, musim hujan 2026/2027 diperkirakan datang lebih lambat, mulai November dasarian III atau 21-30 November hingga Desember dasarian II atau 11-20 Desember.

Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026, sementara durasi musim hujan diprediksi hanya sekitar 13-15 dasarian atau setara 30-50 hari.

Perkiraan tersebut lebih singkat dibandingkan kondisi normal yang umumnya berlangsung selama lima hingga enam bulan.

Ali juga menjelaskan pengaruh fenomena El Nino terhadap kondisi curah hujan di wilayah DIY.

"Pemicu El Nino sangat kuat, dengan SSTA Nino 3.4 mencapai +2,83 dan bertahan hingga awal 2027. Kondisi itu membuat curah hujan di DIY berada pada kategori bawah normal hingga normal, sekitar 1.001-1.500 mm," ungkapnya.

Ribuan kejadian bencana tercatat sejak 2023

BPBD DIY mencatat sebanyak 8.482 kejadian bencana sepanjang 2023 hingga Oktober 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 264 kejadian banjir, 1.874 tanah longsor, dan 6.344 kejadian cuaca ekstrem.

Berbagai peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material sekitar Rp19,52 miliar serta menyebabkan 11 orang meninggal dunia.

BPBD DIY juga mencatat 63 kalurahan atau kelurahan terdampak ketiga jenis ancaman bencana tersebut.

Bantul menjadi wilayah dengan jumlah kalurahan terdampak terbanyak, yakni 19 wilayah.

Sementara itu, Gunung Kidul dan Kulon Progo masing-masing mencatat 11 wilayah terdampak, sedangkan Kota Yogyakarta mencatat enam wilayah.

BPBD siapkan strategi menghadapi kekeringan

Selain banjir dan tanah longsor, persoalan kekeringan juga menjadi perhatian dalam penanganan bencana di DIY.

Ali menyebut dampak kekeringan telah menjangkau lahan pertanian seluas 150 hektare.

Selama musim kemarau 2026, tepatnya pada 20 Juni hingga 8 November, BPBD DIY menyalurkan 17,4 juta liter air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Distribusi dilakukan di Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman air bersih, BPBD DIY menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang melalui pembangunan fasilitas penyimpanan air komunal dan optimalisasi sumber air tanah.

"Untuk jangka panjang, kami tidak bisa terus bergantung pada dropping. Strateginya adalah membangun Toren Air Komunal berkapasitas 5.000 liter yang terintegrasi dengan jaringan perpipaan warga di lokasi kritis hidrologi, termasuk di Bantul. Selain itu optimalisasi sumur bor dan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 88 meter di wilayah rawan seperti Pegunungan Menoreh dan Pegunungan Seribu," jelas Ali.

Aktivitas Gunung Merapi turut diwaspadai

Kesiapsiagaan bencana di DIY juga mencakup pemantauan aktivitas Gunung Merapi.

Ali menyampaikan bahwa status Gunung Merapi masih berada pada level Siaga dengan frekuensi guguran yang mencapai sekitar 100 kali setiap hari.

BPBD DIY turut mewaspadai ancaman lahar hujan yang dapat terjadi ketika hujan lebat mengguyur kawasan lereng atas gunung tersebut.

Ancaman ini menjadi perhatian khusus menjelang musim hujan karena intensitas hujan tinggi dapat meningkatkan risiko aliran material vulkanik melalui sungai-sungai yang berhulu di kawasan Merapi.

Paparan berbagai ancaman tersebut menjadi bagian dari pembelajaran bagi Komisi E DPRD Jawa Tengah dalam memperkuat kebijakan kesiapsiagaan bencana, terutama terkait keselamatan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.

Ketik kata kunci lalu Enter

close