 |
| Pemprov Jawa Tengah bersama BPJPH memperkuat kolaborasi untuk memperluas sertifikasi halal bagi produk UMKM. (Dok. ANTARA Jateng) |
JATENGTERKINI.ID — Sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat halal berdasarkan data yang tercatat sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan ekosistem halal di provinsi tersebut, seiring meningkatnya fasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan bahwa jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat untuk jutaan produk tersebut.
Jumlah sertifikat yang lebih sedikit dibandingkan produk tersertifikasi disebabkan satu sertifikat dapat mencakup beberapa varian produk milik pelaku usaha.
Ika menegaskan, pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem halal guna mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Sertifikasi halal meningkat sepanjang 2026
Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal di Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2020, jumlah sertifikat yang diterbitkan tercatat sebanyak 667 sertifikat. Angka tersebut meningkat menjadi 214.207 sertifikat sepanjang 2026.
Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal pada 2026 saja mencapai 831.481 produk.
Ika menjelaskan, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan pengurusan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM.
"Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM," katanya saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Untuk memperluas akses sertifikasi, BPJPH juga mengupayakan kolaborasi lintas daerah, pendampingan UMKM, serta penguatan hubungan antara ekonomi halal dan sektor pariwisata ramah Muslim.
BPJPH dan 35 kabupaten/kota perkuat kolaborasi
Percepatan pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah turut dilakukan melalui kerja sama antara BPJPH dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu langkah strategisnya adalah penandatanganan komitmen bersama BPJPH dengan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.
Selain memperkuat kebijakan, pemerintah juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kehadiran gerai layanan BPJPH di sejumlah Mal Pelayanan Publik (MPP), di antaranya Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Pemprov Jateng dorong anggaran pendampingan UMKM
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai pengembangan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu diterjemahkan menjadi program konkret dan alokasi anggaran di masing-masing kabupaten/kota.
"Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal," katanya lagi.
Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyusun langkah strategis untuk mengintegrasikan pengembangan ekosistem halal dengan potensi ekonomi daerah.
Fokus pengembangan tersebut mencakup penguatan ekonomi syariah dan pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
"Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jateng, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah Muslim," katanya pula.
